Dengan Rasio Gini di tertinggi di antara negara-negara berkembang, ketimpangan jadi persoalan serius Indonesia. Lembaga filantropi bisa membantu mengatasi efek ketimpangan itu sebelum akhirnya naik pada advikasi kebijakan.
Dosen Senior School of Social and Political Sciences University of Melbourne, Bagus Aryo, menjelaskan, potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun. Kesadaran untuk membayar zakat juga belum besar. Beda dengan Malaysia dimana negara melembagakan zakat, memastikan keamanan dana zakat, dan memberi insentif bagi muzakki.
Aryo sendiri merasa program bantuan tunai cocok untuk mereka yang benar-benar terpenuhi kebutuhan dasarnya. ''Untuk mereka yang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, lebih laik diberi program pemberdayaan perupa pembinaan sebelum diberi modal usaha,'' ungkap Aryo dalam diskusi seputar SDGs yang digelar Rumah Zakat di Jakarta, Rabu (1/3).
Rasio Gini Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara-negara berkembang. Apalagi pembangunan tidak terdistribusi. Pembangunan hanya dinikmati sedikit orang.
Karena itu, program pengetasan kemiskinan tak bisa hanya berupa bantuan. Program harus berkelanjutan dengan titik terminasi (berhenti) agar penerima manfaat tidak kecanduan, tapi benar-benar mandiri.
Bicara riil, apa yang terjadi saat ini berkaitan dengan struktur ekonomi. Peran lembaga filantropi bukan pada level makro, tapi ke akar rumput. Ada yang bilang program lembaga filantropi itu program tensoplas (bandage program), belum bisa mengatasi akar masalah yang timbul.
Tapi menurut Aryo, lembaga filantropi bisa melakukan sesuatu. Baru perlahan masuk pada level advokasi. ''Karena kalau masuk advokasi lalu bicara sistem money making, riba, dan lain-lain, ada pertentangan. Di sana perlu agak garang,'' kata Aryo.
Memang ada ketimpangan karena ada pembagian ekonomi yang tidak wajar yang hanya dikuasai sebagian kecil orang. Instannya, kata Aryo, tinggal bagi saja kekayaannya supaya rata. Tapi faktnya tidak seperti itu. Harus ada political will pemerintah untuk perlahan mengubah struktur dan mengatasi yang tidak adil.
Lembaga filantropi seperti Rumah Zakat punya program pengembangan komunitas terintegrasi. Masyarakat yang dibina lembaga filantropi punya potensi dan aset untuk berkembang. Ini dikombinasikan dengan layanan dari lembaga filantropi.
Karena kemiskinan adalah hal persoalan multidimensi, maka program yang diberikan kepada komunitas sasaran juga terintegrasi dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Ada yang mendapat program kombinasi dari empat program tersebut dan ada pula yang mendapat semua, tergantung kebutuhan.
Hal-hal seperti itu harusnya didukung dengan kebijakan. Belakang terdengar kasus dugaan pencucian uang yayasan. ''Jangan sampai seperti itu. Sehingga pemerintah dan lembaga bisa selesaikan masalah bersama. Ada lembaga masyarakat yang agak keras, itu ciri mereka. Harus diberi kebebasan,'' kata Aryo.
Lembaga filantropi juga bisa menjalin kemitraan dengan swasta melalui program tanggung jawab sosial korporasi (CSR). Tapi jangan CSR yang hit and run, tapi yang mengembangkan potensi masyarakat sasara .
Memang ada ketimpangan karena ada pembagian ekonomi yang tidak wajar yang hanya dikuasai sebagian kecil orang. Instannya, kata Aryo, tinggal bagi saja kekayaannya supaya rata. Tapi faktnya tidak seperti itu. Harus ada political will pemerintah untuk perlahan mengubah struktur dan mengatasi yang tidak adil.
Lembaga filantropi seperti Rumah Zakat punya program pengembangan komunitas terintegrasi. Masyarakat yang dibina lembaga filantropi punya potensi dan aset untuk berkembang. Ini dikombinasikan dengan layanan dari lembaga filantropi.
Karena kemiskinan adalah hal persoalan multidimensi, maka program yang diberikan kepada komunitas sasaran juga terintegrasi dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Ada yang mendapat program kombinasi dari empat program tersebut dan ada pula yang mendapat semua, tergantung kebutuhan.
Hal-hal seperti itu harusnya didukung dengan kebijakan. Belakang terdengar kasus dugaan pencucian uang yayasan. ''Jangan sampai seperti itu. Sehingga pemerintah dan lembaga bisa selesaikan masalah bersama. Ada lembaga masyarakat yang agak keras, itu ciri mereka. Harus diberi kebebasan,'' kata Aryo.
Lembaga filantropi juga bisa menjalin kemitraan dengan swasta melalui program tanggung jawab sosial korporasi (CSR). Tapi jangan CSR yang hit and run, tapi yang mengembangkan potensi masyarakat sasara .
sumber : Republika.co.id
0 comments:
Post a Comment